Adm1n
Indramayu//insanpenarakyat.com – Kementerian Dalam Negeri RI rutin menggelar Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi (Rakor) Terkait Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 yang melibatkan seluruh stakeholder baik pusat hingga daerah termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu.
Digelarnya rakor tersebut merupakan bentuk tindak lanjut dari arahan Presiden RI sebagai bentuk upaya dalam membantu menjaga kondisi inflasi Indonesia.
Diketahui, secara nasional inflasi terkendali di mana pada bulan Oktober 2024 secara years on years (y-o-y) berada pada angka 1,71%. Walaupun demikian, secara month to month terdapat kenaikan, namun kenaikan tersebut tidak terlalu signifikan yakni berada pada kisaran 0,08%.
βInflasi kita secara nasional terkendali, walaupun secara month to month ada kenaikan tetapi masih cukup baik,β ungkap Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat membuka Rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, Senin (25/11/2024).
Selain itu, Tito juga berharap pemerintah daerah dapat terus memantau perkembangan inflasi dan perkembangan harga di daerahnya masing-masing, sehingga dapat terus terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Sementara itu, dilaporkan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini, pada Indeks Perkembangan Harga (IPH) di minggu ke3 bulan November 2024 secara nasional, jumlah kabupaten/kota yang yang mengalami kenaikan IPH lebih banyak dibandingkan dengan yang mengalami penurunan.
Adapun, komoditas penyumbang kenaikan andil IPH terbesar didominasi oleh daging ayam ras, bawang merah dan bawang putih. Sementara itu untuk komoditas beras di beberapa daerah relatif stabil.
Menyikapi hal tersebut, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Kabupaten Indramayu yang mengikuti rakor secara virtual di Indramayu Command Center (ICC), Suwenda menyampaikan, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait di Kabupaten Indramayu sehingga apa yang menjadi atensi dari pemerintah pusat dalam pengendalian inflasi daerah dapat dilaksanakan secara maksimal di daerah.
Dalam kegiatan rakor tersebut juga dilaksanakan Sosialisasi Kebijakan Penyediaan 3 Juta Rumah terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
(Yasin)
