Indramayu//insanpenarakyat.com – Ratusan tenaga honorer kategori II (K2) di Kabupaten Indramayu dengan pengalaman kerja hingga 10 tahun, menggelar aksi unjuk rasa di DPRD setempat. Mereka mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk segera merealisasikan sejumlah tuntutan, terutama terkait pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Melalui Forum Database BKN Indramayu (FDBKN IM), para honorer ini menyampaikan beberapa tuntutan utama.

Pertama, mereka meminta agar pemerintah segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN dan mengangkat seluruh non-ASN yang terdata di BKN menjadi PPPK penuh waktu. Kedua, mereka mendesak dibukanya formasi CPNS dan PPPK tahun anggaran 2025 khusus untuk tenaga teknis, termasuk honorer K2.

Ketua FDBKN IM, Ilham, menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya mendorong pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terkait tuntutan tersebut. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen CPNS/PPPK.

Forum ini juga berencana untuk bersurat resmi ke BKN dan Kemendagri, serta meminta DPRD Kabupaten Indramayu untuk melakukan konsultasi langsung dengan kedua lembaga tersebut. Tujuannya adalah untuk memperjuangkan hak-hak para honorer K2 dan memastikan bahwa proses pengangkatan dilakukan secara adil dan transparan.

“Kami akan terus berjuang hingga semua tuntutan kami terpenuhi,” tegas Ilham. “Kami berharap pemerintah pusat dan daerah dapat memberikan perhatian serius terhadap nasib para honorer K2 di Indramayu.” Sabtu Pon (11/1/2025).

Aksi demonstrasi ini menunjukkan keprihatinan para honorer K2 terhadap ketidakpastian status kepegawaian mereka. Mereka berharap dengan adanya aksi ini, pemerintah dapat segera mengambil langkah-langkah konkret untuk memenuhi tuntutan mereka.

(Yusuf R)