Indramayu//insanpenarakyat.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Dwimingguan ke-7 Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun 2025. Kegiatan penting ini dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting pada Kamis (8/5/2025).

Rakor ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten untuk membahas berbagai aspek pengendalian inflasi dan stabilitas ekonomi di Jawa Barat. Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat, Sumasna, yang mewakili Setda Jabar, memaparkan perkembangan ekonomi Jawa Barat pada triwulan I tahun 2025.

“Secara quarter-to-quarter, kinerja ekonomi triwulan I tahun 2025 tumbuh sebesar 0,28 persen dibandingkan triwulan IV tahun 2024. Sementara itu, secara year-on-year, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,98 persen jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2024,” ungkap Sumasna dalam pemaparannya.

Lebih lanjut, Sumasna menjelaskan bahwa inflasi year-on-year Jawa Barat menduduki urutan ketiga terendah di antara enam provinsi di Pulau Jawa. Komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi Jawa Barat secara tahunan antara lain emas perhiasan, kopi bubuk, minyak goreng, sigaret kretek mesin, dan cabai rawit.

“Pada bulan April 2025, Jawa Barat mengalami inflasi sebesar 1,01 persen (month-to-month) dan 1,67 persen (year-on-year). Inflasi tahunan ini menunjukkan trend peningkatan namun masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen (year-on-year). Kenaikan harga pada kelompok pengeluaran Perumahan, Air, Listrik dan bahan bakar rumah tangga serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi pemicu utama inflasi di bulan April,” jelasnya.

Selain Sumasna, rakor ini juga menghadirkan narasumber lainnya, di antaranya Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat yang menyampaikan perkembangan inflasi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) terkini, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat yang memaparkan strategi antisipatif menjaga inflasi dan perekonomian, Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kanwil Jawa Barat terkait ketersediaan beras dan penyerapan gabah jagung, Kepala BMKG Jawa Barat mengenai kondisi iklim dan dampaknya pada produksi pangan, Plt. Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat tentang pengawasan pengendalian inflasi, serta Kepala Dinas dari berbagai sektor terkait di tingkat provinsi.

Plt. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Arie Kurnia, menutup jalannya rakor dengan memberikan imbauan penting kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota.

“Kami mengimbau kepada seluruh TPID Kabupaten/Kota untuk terus memantau secara intensif ketersediaan bahan pokok di wilayah masing-masing. Selain itu, gerakan pasar murah perlu dioptimalkan. Pemerintah daerah juga diharapkan untuk selalu berkoordinasi dengan Bulog setempat dalam upaya penyerapan gabah dan jagung di tingkat petani,” tegas Arie.

Partisipasi aktif Pemkab Indramayu dalam rakor ini menunjukkan komitmen daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mendukung upaya pengendalian inflasi di tingkat provinsi, demi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

(AH)