Indramayu//insanpenarakyat.com – Bupati Indramayu, Lucky Hakim dan Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin genap menapaki 100 hari kerja. Komitmen keduanya di bidang pendidikan pun patut diapresiasi meski tak sedikit pula catatan yang harus direalisasikan.

Pemerintah memulai kerjanya di bidang pendidikan dengan mengupayakan mimpi para honorer yang mayoritas guru diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Koordinasi kala itu langsung dilakukan dengan BKN di awal masa keduanya menjabat, termasuk berkoordinasi pula dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk skema penggajian.

Terbaru, Lucky Hakim-Syaefudin berhasil mengentaskan status Pelaksana Tugas (Plt)di kalangan kepala sekolah di Indramayu. Indramayu pun menjadi salah satu daerah yang berhasil melakukan percepatan tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Indramayu, Caridin mengatakan, masih banyak kabupaten/kota lain yang belum menuntaskan soal pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah ini.

Mereka terbentur batas waktu yang sudah ditutup per tanggal 20 Mei 2025 kemarin.

“Tetapi Indramayu alhamdulillah sudah terangkat semua, sebanyak 236 orang,” kata Caridin, Kamis (5/6/2025).

236 orang itu diketahui terdiri dari 213 kepala sekolah tingkat SD, 23 kepala sekolah tingkat SMP, dan 4 orang pengawas sekolah.

“Alhamdulillah semuanya lancar kalau di Indramayu, di 100 hari kerja kita bisa menuntaskan pengangkatan ini berkat arahan, petunjuk, serta upaya beliau (Bupati),” ujar dia.

Pengentasan status Plt kepala sekolah di Indramayu ini diketahui masih sejalan dengan janji kampanye Lucky Hakim-Syaefudin yang terus mereka gaungkan, yaitu ingin membenahi birokrasi.

Selain itu, Lucky Hakim-Syaefudin juga tercatat fokus dalam pengembangan karakter para siswa di Indramayu. Pemkab Indramayu juga berkoordinasi penuh dengan Pemprov Jabar untuk masalah ini.

Seperti langsung dibuatkannya surat edaran untuk tingkat kabupaten misalnya terkait kebijakan aturan jam malam bagi pelajar, hingga mendukung kelulusan siswa yang digelar sederhana agar tak membebani orang tua.

Tak mau kalah dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Lucky Hakim juga mencetuskan rencananya soal kebijakan masuk SMP harus bisa membaca Al-Quran bagi siswa muslim. Kebijakan ini pun dapat respon baik dari orang tua agar anak-anak mereka pandai mengaji.

Caridin mengatakan, 100 hari kerja Lucky Hakim-Syaefudin juga bukan tidak memiliki kendala. Misalnya saja soal kepala sekolah yang pensiun.

Seperti pada 1 Juni kemarin, lanjut dia, ada beberapa kepala sekolah yang pensiun. Otomatis kekosongan itu harus segera diisi agar kegiatan belajar mengajar siswa berjalan dengan baik.

“Tapi ada terobosan dari Bupati melalui SIM KSPSTK atau sistem Informasi dan Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah,” ujar dia.

(AH)