Indramayu//insanpenarakyat.com – Suhu politik di Kabupaten Indramayu Jawa Barat kian memanas. Setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu secara sepihak meminta pengosongan Gedung Graha Pers Indramayu (GPI) yang viral, kini giliran beralih ke Gedung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Indramayu..

Keputusan kontroversial ini memicu gelombang protes dan tudingan sukap arogansi serta tebang pilih yang ditujukan penguasa saat ini (Bupati Lucky Hakim).

Rencana pengosongan Gedung GPI yang menjadi markas bagi puluhan organisasi pers dan jurnalis di Indramayu, telah menemui jalan buntu. Belum kelar, kini sasaran tembak ditujukan ke gedung yang juga di duduki Plt Ketua DPRD Indramayu, Sirajudin.

Melalui Sekretaris Daerah Aep Surahman, Bupati Lucky Hakim juga menerbitkan surat pengosongan untuk Gedung PDIP, partai yang meraih suara terbanyak dalam kompetisi pemilihan dewan di Indramayu.

Menanggapi kebijakan ini, Ketua DPC PDIP Kabupaten Indramayu, Sirojudin, membenarkan adanya surat pengosongan tersebut. Namun, ia mengingatkan Bupati Lucky Hakim untuk tidak melakukan tebang pilih.

“Santai aja, kita ikuti alurnya harus ada sistem keadilan, karena jika tidak, saya akan lawan dengan kekuatan politik kami di dewan,” tegas Sirojudin, mengisyaratkan perlawanan serius jika keadilan tidak ditegakkan.

Menurutnya, pengosongan itu adalah hak Pemkab Indramayu, namun sebagai masukan, sebenarnya pinjam pakai gedung kantor DPC PDIP ini masih sampai pertengahan tahun 2027.

“Saya ingatkan, jika kebijakan pengosongan tidak berkeadilan, kami tentu bergerak melakukan perlawanan politik lewat gedung dewan. Di Parpol masih ada gedung Golkar, PPP yang merupakan sama milik gedung aset Pemkab, dan masih banyak aset daerah berupa kendaraan dan gedung yang dipakai pihak lain. Ingat, kebijakannya harus memenuhi keadilan,”sindir Sirajudin.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat Indramayu. Mengapa Pemkab Indramayu tiba-tiba gencar melakukan pengosongan gedung-gedung strategis ini, apakah ada agenda politik terselubung di balik keputusan ini, atau dendam politik yang brutal dan merajalela yang berdampak pada kondusifitas daerah.

(Supriyadi)