Indramayu//insanpenarakyat.com – Upaya menjaga stabilitas inflasi agar tetap berada dalam rentang yang telah ditetapkan pemerintah terus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Indramayu. Salah satunya diwujudkan melalui keikutsertaan Pemkab Indramayu dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan diikuti dari Indramayu Command Center, Selasa (29/7/2025).

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, memberikan arahan kepada seluruh pemerintah daerah mewakili Menteri Dalam Negeri. Tohir menekankan bahwa pengendalian inflasi harus menjadi prioritas bersama dengan langkah-langkah konkret di lapangan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sekjen Kemendagri menambahkan, upaya menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pasokan pangan harus dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan mampu tepat sasaran dalam menanggulangi berbagai permasalahan yang berpotensi memicu kenaikan inflasi.

“Inflasi kita terbentuk dari seluruh penghitungan inflasi provinsi, kota, dan kabupaten,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan pada Setda Kabupaten Indramayu, Suwenda, menyampaikan bahwa Pemkab Indramayu akan terus berupaya melaksanakan arahan pemerintah pusat sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program nasional.

Suwenda menambahkan, Pemkab Indramayu menerapkan empat strategi utama pengendalian inflasi, yaitu keterjangkauan harga melalui operasi pasar murah dan operasi pasar bersubsidi di wilayah kabupaten; ketersediaan pasokan dengan menyerap hasil panen rendeng dan gadu dari petani lokal; kelancaran distribusi melalui pembangunan infrastruktur jalan; serta kerja sama antar daerah (KAD) untuk memperlancar rantai pasok.

Dalam kegiatan tersebut juga dipaparkan materi terkait evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program 3 Juta Rumah, yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) Republik Indonesia, Imran.

(AH)