Indramayu//insanpenarakyat.com – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Topi Jerami (ATJ) Indramayu menggelar aksi demonstrasi di tiga lokasi berbeda, Kantor Perumdam Tirta Darma Ayu (TDA), Kejaksaan Negeri Indramayu, dan Gedung DPRD Indramayu, Kamis (27/11). Massa yang terdiri atas mahasiswa dan aktivis sosial itu menuntut agar Direktur Utama Perumdam TDA, Nurpan, segera ditangkap atas dugaan penyelewengan keuangan.

Ketegangan sempat terjadi saat massa melakukan aksi di depan Kantor Perumdam TDA. Demonstran membakar ban di pintu masuk gerbang utama dan nyaris bentrok dengan aparat kepolisian yang menjaga jalannya aksi. Suasana serupa terjadi di depan Gedung DPRD Indramayu, ketika massa merusak pintu gerbang utama karena merasa tidak segera direspons oleh para anggota dewan. Sementara itu, aksi di depan Kejaksaan Negeri Indramayu berlangsung lebih kondusif.

Saat demo di depan kantor Perumdam TDA, lalu lintas sempet macet karena jalan utama diblokade oleh pendemo, beruntung tak lama kemudian kepolisian setempat berhasil membukanya dan lalu lintas kembali lancar.

Dalam orasinya, perwakilan ATJ menyatakan bahwa mereka memberi waktu 7 x 24 jam bagi DPRD untuk menindaklanjuti tuntutan reformasi dan pembersihan direksi yang diduga terlibat praktik korupsi di Perumdam TDA. “Jika tidak ada langkah konkret, kami akan datang lagi dengan massa yang lebih besar,” seru salah satu orator dari atas mobil komando.

Massa ATJ menyoroti adanya dugaan penyimpangan keuangan, termasuk transfer mencurigakan senilai Rp2 miliar ke PT BRS dengan alasan pembayaran air curah. Mereka menilai penjelasan Dirut Nurpan tidak konsisten dan bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Tuntutan agar Nurpan mundur dari jabatannya juga mengemuka dalam aksi tersebut.

Ketua DPRD Indramayu, Dra. Hj. Nurhayati, M.Pd., yang menemui massa demonstran, memastikan pihaknya siap menerima dan menindaklanjuti aspirasi ATJ. “Kami akan segera mengumpulkan unsur pimpinan untuk membahas tuntutan saudara, termasuk soal transfer mencurigakan di Perumdam TDA. Silakan datang kembali untuk memantau kinerja kami. Namun, kami berharap semua aspirasi disampaikan dengan cara yang baik dan tertib,” ujarnya.

Dugaan transaksi mencurigakan Rp2 miliar di Perumdam TDA sebelumnya juga telah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat oleh seorang purnawirawan TNI, Efendi. Ia mengaku memiliki salinan resi transaksi yang mengarah pada PT Berkah Ramadhan Sejahtera (BRS), perusahaan yang menurutnya bergerak di bidang penyediaan daging sapi potong dan unggas, bukan penyedia air curah. Efendi menilai penjelasan Dirut bertentangan dengan kerja sama resmi Perumdam TDA yang selama ini dilakukan dengan PDAM Tirta Kemuning Kuningan.

Efendi juga mengungkapkan bahwa PT BRS diduga sudah lama tidak beroperasi, sehingga mustahil memiliki tagihan air curah hingga miliaran rupiah. Ia menduga transaksi tersebut merupakan bentuk penyamaran aliran dana gelap melalui penyalahgunaan wewenang. Ia pun meminta Kejati Jabar mengusut identitas dan rekam jejak PT BRS secara menyeluruh.

Selain itu, Efendi mengkritik sikap DPRD, Inspektorat, dan Bupati Indramayu selaku Kuasa Pemilik Modal yang dianggap pasif dalam merespons dugaan penyimpangan keuangan tersebut. “Sebaiknya Nurpan mengundurkan diri dari jabatan Dirut Perumdam TDA. Ini memalukan,” ujar Efendi.

Sementara itu, Kejaksaan Negeri Indramayu merespon serius tuntutan ATJ terkait dugaan penyelewengan dana senilai Rp 2 Miliar di Perumdam Tirta Darma Ayu ke tahap penyelidikan.

Langkah ini diambil setelah adanya desakan dari masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Topi Jerami (ATJ).

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Indramayu, Endang Darsono, mengonfirmasi hal tersebut di hadapan para demonstran dari ATJ yang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejari Indramayu.

“Hari ini, atas petunjuk pimpinan, kami sudah mengeluarkan surat perintah penyelidikan ,” ujar Endang, Kamis (27/11/25).

(AH)