Indramayu//insanpenarakyat.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Indramayu melakukan audiensi bersama Direksi Perumdam Tirta Darma Ayu, yang bertempat di kantor pusat Perumdam Tirta Darma Ayu, Jum’at (14/8/2026).

Pertemuan tersebut, Dihadiri Oleh Pengurus HMI Cabang Indramayu, Direktur Utama, Direktur Teknis, beserta jajaran staff pegawai PDAM.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Indramayu yang merupakan organisasi kemahasiswaan yang memiliki peranan sebagai sosial kontrol serta Penyambung Lidah masyarakat Kabupaten Indramayu, menyatakan keprihatinan serius atas dugaan korupsi atau penyimpangan anggaran senilai sekitar Rp39 miliar di tubuh Perumdam Tirta Darma Ayu (PDAM) Kabupaten Indramayu.

Kasus ini, yang dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Indramayu sejak 9 Desember 2025, disebut berkaitan dengan dugaan mark up, jual beli proyek, dan pengondisian pengadaan barang dan jasa di lingkungan perusahaan daerah tersebut.

HMI menilai bahwa dugaan penyimpangan dalam tubuh BUMD air minum tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif semata, melainkan telah menyentuh kepentingan publik secara langsung. Perumdam TDA merupakan institusi pelayanan dasar yang semestinya menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat, sehingga setiap rupiah anggaran yang dikelola harus digunakan secara akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik koruptif.

Berdasarkan perkembangan informasi yang beredar, Kejaksaan Negeri Indramayu telah memeriksa sejumlah pihak, termasuk Direktur Utama Perumdam TDA, sebagai saksi dalam penyelidikan dugaan belanja rutin tahun anggaran 2025 senilai Rp39 miliar.

Pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa perkara ini sudah masuk dalam tahap penelusuran serius oleh aparat penegak hukum dan masih membutuhkan pengawalan publik agar prosesnya berjalan objektif dan tuntas.

HMI Cabang Indramayu memandang bahwa dugaan korupsi ini harus dibuka seterang-terangnya kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap PDAM.

Oleh karena itu, HMI mendesak Kejari Indramayu dan Kejati Jawa Barat untuk mengusut tuntas perkara ini secara profesional, transparan, dan tanpa intervensi, serta meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Perumdam TDA.

Selain persoalan dugaan korupsi, HMI juga menyoroti bahwa kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat harus menjadi perhatian utama. Jika benar terdapat kebocoran anggaran atau praktik pengadaan yang tidak sehat, maka dampaknya akan berujung pada rendahnya kualitas pelayanan publik, melemahnya jaringan distribusi, dan tertundanya perbaikan fasilitas yang dibutuhkan warga.

Atas dasar itu, HMI Cabang Indramayu menyampaikan sikap sebagai berikut: mendorong audit independen terhadap penggunaan anggaran Perumdam TDA, menuntut keterbukaan informasi pengadaan, meminta evaluasi terhadap pejabat yang diduga mengetahui atau terlibat dalam proses bermasalah serta mendesak adanya komitmen serius untuk memperbaiki layanan air bersih bagi masyarakat Indramayu.

HMI Cabang Indramayu menegaskan bahwa gerakan ini adalah bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal uang rakyat dan kepentingan publik.

“Kami akan terus mengawasi perkembangan kasus ini dan mendesak agar penegakan hukum tidak berhenti pada pemeriksaan saksi, tetapi benar-benar mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan tersebut,” jelas Rahmat.

(AH)