Indramayu//insanpenarakyat.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi mensosialisasikan aplikasi “Imah Aing”. Sebuah wahana digital yang dirancang untuk menjaring aspirasi masyarakat terkait perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) secara mandiri dan transparan.

Sosialisasi yang digelar pada Rabu (12/08/2026) ini diikuti secara lengkap oleh perwakilan dari 27 kabupaten/kota, termasuk delegasi dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Indramayu.

Dalam paparannya, Perwakilan Diskominfo Jabar, Rahman menjelaskan, aplikasi ini dikembangkan sebagai inisiatif untuk melibatkan warga secara langsung.

“Imah Aing ini secara overview ditujukan sebagai inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam mendata rumah tidak layak huni yang informasinya langsung dari masyarakat,” jelasnya.

Melalui platform ini, warga hingga pengurus RT dan RW dapat mengusulkan bantuan melalui aplikasi Sapa Warga atau Hotline Jabar via WhatsApp. Sistem Verifikasi dan Perlindungan Data Sistem Imah Aing dilengkapi dengan mekanisme verifikasi yang ketat dan sistem scoring otomatis.

Penentuan prioritas bantuan mempertimbangkan berbagai variabel, mulai dari penyebab kerusakan, status kesejahteraan (Desil 1-4), hingga kesesuaian tata ruang dan tingkat kerawanan bencana di lokasi rumah tersebut. Selain itu, keamanan data menjadi prioritas utama.

“Kewenangannya hanya bisa melihat data yang sudah dimasking saja, tidak bisa melakukan edit usulan. Edit usulan hanya bisa dilakukan oleh akun yang melakukan pengusulan,” tambah Rahman menekankan perlindungan data pribadi.

Sinergi ini sangat krusial mengingat kuota program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Jawa Barat terus meningkat, mencapai sekitar 46.000 unit pada tahun ini. Hingga saat ini, progres verifikasi dan validasi (verval) data BSPS di Jawa Barat telah mencapai 68%.

Pemkab Indramayu bersama daerah lainnya diharapkan dapat menyelesaikan verval hingga 100% pada akhir Agustus 2026 agar pengerjaan fisik dapat segera dimulai sebelum akhir tahun.

(AH)