Indramayu//insanpenarakyat.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah, serta Inspektorat Kabupaten Indramayu mengikuti Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Selasa (1/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung secara daring tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan koordinasi antarperangkat daerah dalam mendukung penyediaan data serta proses pengukuran IPKD di Kabupaten Indramayu.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapenlitbangda) Provinsi Jawa Barat dengan menghadirkan narasumber dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri.

Kepala Bidang Pemerintah dan Pengkajian Peraturan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat, Retno Muliyani, menyampaikan bahwa pemahaman terhadap dimensi pengukuran, ketepatan data, serta koordinasi antarperangkat daerah menjadi hal penting dalam pelaksanaan pengukuran IPKD.

“IPKD merupakan gambaran kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Karena itu, pencapaiannya membutuhkan kontribusi dan kolaborasi seluruh perangkat daerah yang berkaitan dengan indikator penilaian,” ujar Retno.

Sementara itu, Statistisi Ahli Pertama BSKDN, Zahrina Luthfi Raudina, menjelaskan bahwa IPKD merupakan instrumen untuk mengukur kualitas tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

“Peningkatan nilai IPKD bukan sekadar mengejar angka, melainkan harus didukung oleh perbaikan nyata dalam pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.

Selain pemaparan kebijakan, kegiatan tersebut juga membahas teknis penginputan bukti pendukung untuk setiap indikator penilaian. Sejumlah aspek yang menjadi pengukuran IPKD meliputi Standar Pelayanan Minimal, transparansi informasi keuangan, realisasi belanja dan capaian kinerja, kapasitas fiskal daerah, hingga opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kepala Diskominfo Kabupaten Indramayu, Suwenda, yang hadir dalam acara tersebut mengatakan, kegiatan ini menjadi upaya bersama untuk memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam mendukung kelengkapan dan keakuratan data pengukuran IPKD.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap perangkat daerah terkait dapat semakin memperkuat koordinasi serta memastikan proses penyediaan, verifikasi, dan validasi data berjalan dengan baik,” katanya.

Melalui kegiatan tersebut, perangkat daerah terkait diharapkan dapat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai proses penginputan data dan pemenuhan indikator IPKD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Yusuf R)