Indramayu//insanpenarakyat.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu menunjukkan komitmennya dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), Selasa (22/7/2025).

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting ini berlangsung di Indramayu Command Center (ICC). Rakor membahas langkah konkret pengendalian inflasi serta evaluasi pelaksanaan Program Nasional 3 Juta Rumah yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, dalam arahannya menegaskan pentingnya penyediaan hunian yang layak dan terjangkau. Pemerintah, ujarnya, telah memberikan insentif berupa penghapusan pajak hingga 0% demi menekan harga rumah.

“Program ini dirancang agar masyarakat bisa memiliki rumah dengan harga semurah mungkin,” tegas Tito.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PUPR, Imran, mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam melakukan validasi data target pembangunan dan renovasi rumah. Imran juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap para pengembang agar hasil pembangunan sesuai spesifikasi yang ditetapkan.

“Cross-check sangat penting agar program berjalan optimal dan tepat sasaran,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan bahwa hingga pekan ketiga Juli 2025, sebanyak 36 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), dengan beras dan cabai rawit menjadi dua komoditas utama penyumbang inflasi.

“Harga beras dan cabai rawit masih tinggi dan masuk kategori kenaikan sedang. Ini harus menjadi perhatian bersama,” katanya.

Mewakili Pemerintah Kabupaten Indramayu, Kepala Bagian Perekonomian Setda Indramayu, Iing Koswara, menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam Rakor ini adalah bentuk dukungan nyata Pemkab terhadap program nasional.

Sebagai daerah lumbung pangan nasional, Indramayu memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan, terutama dari sektor pertanian dan perikanan.

“Keberhasilan pengendalian inflasi di Indramayu tidak hanya berdampak pada masyarakat lokal, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas harga pangan regional dan nasional,” ujarnya.

Rakor ini menjadi pijakan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi pengendalian inflasi yang lebih efektif dan menyeluruh, sekaligus mendorong iklim ekonomi yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan.

(AH)