Indramayu//insanpenarakyat.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menjadikan Indramayu sebagai tempat produksi utama garam di Indonesia, menggantikan impor garam yang telah ditutup per-Januari 2025.

Victor menjelaskan Indramayu memiliki potensi yang sangat besar untuk dijadikan pusat produksi garam di Indonesia. Kota ini, kata dia, memiliki luas lahan produktif sebesar 1.445,65 hektar, dengan total produksi sebesar 135.891,10 ton.

“Produktivitasnya sekitar sembilan puluh empat ton per-hektare,” ucap dia.

Sementara untuk stok, ia berujar, Indramayu memiliki 25.000 ton garam yang tersebar di 4 kecamatan, yaitu kecamatan Krangkeng, Losarang, Kandanghaur, dan Patrol.

Tak hanya itu, untuk menghasilkan garam yang lebih banyak melibihi sebelum impor ditutup, KKP akan mendorong inovasi teknologi dalam proses produksi garam. Salah satunya menggunakan metode geomembran. “Metode ini telah terbukti meningkatkan kualitas dan kuantitas garam yang dihasilkan oleh petambak lokal,” tutur dia.

Ia juga bercerita, pada pekan lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meninjau langsung Gudang Garam Nasional di Kecamatan Krangkeng, Indramayu. Kunjungan itu dimaksudkan untuk berdialog dengan pelaku usaha garam dan berdisksudi soal pencapaian target swasembada garam di 2027.

Dalam kunjungan tersebut juga, kata dia, salah satu petambak garam di Kecamatan Krangkeng bernama Maming, optimis bahwa produksi garam Indramayu mampu memenuhi harapan. “Dengan dukungan pemerintah, kami bisa meningkatkan hasil produksi kami hingga dua kali lipat. Teknologi yang ada saat ini sangat membantu dalam menjaga kualitas garam yang kami hasilkan,” ucap Maming.

Selain Indramayu, KKP akan menjadikan Nusa Tenggara Timur atau NTT sebagai proyek percontohan untuk penuhi kebutuhan garam industri. Victor berujar upaya ini untuk menyetop impor garam pada 2025.

“Tetapi ke depan kami akan berupaya pada 2027 harus swasembada pangan khususnya misalnya garam,” ujar Victor saat konferensi pers Capaian Akhir tahun KKP di Gedung Mina Bahari IV pada Jumat, 20 Desember 2024.

Sebelumnya, KKP berencana menutup sepenuhnya impor garam konsumsi demi program swasembada garam. Hal itu juga sejalan dengan amanat Peraturan Presiden No.126/2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, di mana kebutuhan garam harus dipenuhi dari hasil produksi dalam negeri oleh petambak garam dan badan usaha paling lambat 2024.

(AH)