Indramayu//insanpenarakyat.com – Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Indramayu menyoroti adanya pemborosan penggunaan anggaran, ketidak efektifan dalam pengelolaan dan masalah pelayanan yang dinilai masih buruk dalam rapat bersama jajaran Perumdam Tirta Darma Ayu (TDA) Indramayu, Jumat (7/4/2026).

Dalam Rapat Pansus III pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025 itu juga lebih dominan menyoroti buruknya pelayanan dan kinerja BUMD terutama penggunaan bahan kimia baru dalam proses pengolahan air di PDAM setelah terbukti tidak mampu menghasilkan kualitas air yang layak distribusi.

Dalam rapat “serius” Pansus DPRD, Komisi III memanggil jajaran direksi perusahaan plat merah tersebut di ruang Komisi III DPRD.

Komisi III menyampaikan, berdasarkan keterangan operator bahwa produksi bahan kimia tersebut gagal bekerja dalam proses koagulasi dan flokulasi, bahkan justru mengalami penggumpalan yang tidak efektif.

“Dari data yang terkumpul, kimia baru ini kerjanya tidak efektif dan ga stabil. Proses yang terjadi tidak mampu mengikat partikel kekeruhan secara optimal. Akibatnya, sedimentasi tidak berjalan sebagaimana mestinya dan air hasil produksi tetap dalam kondisi keruh bahkan mengurangi hasil produksi,” ungkap anggota Pansus III dalam rapat kerja tersebut.

Menurut Ketua Komisi III, Suhendri dan anggota, Tatang Sutardi serta H. Nico Antonia, akibat bagan kimia baru dampaknya tidak main-main.

Proses pengolahan yang tidak maksimal menyebabkan terganggunya sistem produksi, hingga berujung pada terhentinya distribusi air kepada pelanggan, selama kurang lebih satu minggu.

Kondisi ini secara langsung merugikan masyarakat sebagai pengguna layanan dasar.

Suhendri tegas, rapat kerja Pansus III ini adalah kelanjutan untuk membahas LKPJ Bupati Indramayu tahun 2025.

Suhendri secara khusus mempertanyakan terkait kinerja PDAM dan besaran setoran ke pemerintah daerah yang dinilai masih jauh dari harapan.

Selain itu, pihaknya ingin mengetahui secara jelas pemasukan dan pengeluaran PDAM secara terperinci. Persoalan penggunaan mobil tangki untuk suplay air ke Embarkasi Haji di Lohbener juga harus jelas dan ada laporan terperinci agar bisa dipelajari untuk rapat kerja lanjutan.

“Kami melihat masih banyak kendala di Perumdam TDA ini. Sebagai bahan evaluasi ke depan, tolong siapkan semua rincian keuangan dalam penggunaan tahun 2025 dan 2026,” jelas Suhendri.

Selanjutnya yang menjadi sorotan utama yakni pelayanan kepada pelanggan terutama terkait keluhan aliran air yang sering tidak ngucur dan keruh.

Kondisi air baku dengan tingkat kekeruhan ekstrem sebenarnya bukan hal baru. Berdasarkan data operasional sebelumnya, tingkat kekeruhan hingga sekitar 11.000 NTU bahkan lebih, masih dapat ditangani dengan proses pengolahan yang berjalan normal. Bagaimana dengan yang sekarang begitu berdampak di sejumlah titik banyak yang tidak ngucur dan keruh?

“Ini jelas, dampak dari percobaan bahan kimia tepung yang bermasalah dan bekerja tidak efektif,” beber Tatang dan Nico di hadapan jajaran direksi BUMD tersebut.

Fakta ini memperkuat indikasi bahwa persoalan yang terjadi bukan terletak pada kondisi air baku, melainkan pada penggunaan bahan kimia baru yang belum teruji secara komprehensif dalam kondisi operasional nyata.

Tidak adanya uji lapangan (plant test) yang memadai sebelum implementasi, bukti ini memperlihatkan lemahnya kehati-hatian dalam pengambilan keputusan teknis.

Selain berdampak pada kualitas layanan, kondisi ini juga membuka potensi pemborosan anggaran akibat penggunaan bahan kimia yang tidak efektif dan terkesan mubadzir.

Di sisi lain, gangguan pelayanan selama satu minggu menjadi indikator serius bahwa risiko operasional tidak dikelola dengan baik.

Tatang juga “mengkuliti” PDAM terkait cakupan layanan, jumlah pelanggan, kapasitas pipa, tarif dasar, pendapatan bulanan, jumlah pegawai, biaya operasional pegawai termasuk biaya operasional pengolahan dan laba perusahaan.

Tatang yang merupakan mantan Dirut PDAM 2 periode ini juga menyoroti angka capaian 124 persen dalam LKPJ Bupati Indramayu tahun 2025.

“Aneh aja dengan angka pencapaian yang melebihi target, namun fakta di lapangan masih banyak kendala dalam pelayanan, Itu catatan besar yang perlu di stabilo agar lebih terang,” kritik Tatang keras.

Sementara H. Nico menyoroti kerjasama dengan PDAM Kuningan, khususnya yang menyangkut pasokan air yang dikabarkan masih jauh dari normal dan sesuai kebutuhan masyarakat Indramayu.

“Ke depan di tahun 2026, kami minta jangan ada kegaduhan, stop kegaduhan, tingkatkan pelayanan, dan tolong jika rapat di undang dewan siapkan semua kebutuhan administrasi terperinci terutama terkait pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan dalam laporan satu tahun,” tegas Wakil Ketua Komisi III DPRD, Kiki Arindi kepada Inrijayakoran.com, Sabtu (18/4/2026) pagi.

“Dalam perjanjian awal, pasokan air yang semula 100 liter perdetik, direncanakan meningkat menjadi 300 liter perdetik. Namun ketersediaan sumber air masih perlu dipastikan. Dengan rencana kenaikan pasokan, kami berharap tidak terjadi kenaikan harga dalam kerjasama tersebut. Jika naik, jelas menambah biaya ongkos produksi,” terang Dirut Perumdam TDA, H. Nurpan.

Pihak Perumdam TDA juga menjelaskan, pasca Idul Fitri, kualitas bahan baku sempat keruh dan hanya mampu menyokong kapasitas suplai air baru pada angka maksimal 1350 liter perdetik, itupun tidak di topang prasarana yang mumpuni karena keterbatasan kondisi jaringan perpipaan yang belum memadai, sehingga menyebabkan adanya kendala teknis kecil di lapangan dan berdampak pada suplai air ke pelanggan kurang maksimal.

“Informasi fakta lapangan terutama soal kebocoran pipa dan gangguan distribusi setiap hari kita umumkan, tujuannya agar publik tahu dan bisa efektif dalam penggunaan air,” tandasnya.

(AH)