Indramayu//insanpenarakyat.com – Transparansi pengelolaan anggaran dalam Pemilihan Antar Waktu (PAW) Desa Kaplongan Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu menjadi sorotan tajam.

Hingga tahapan pemungutan suara selesai dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Kedokan Bunder pada Rabu (15/04), belum ada kejelasan mengenai angka pasti yang ditetapkan oleh pihak desa maupun BPD terkait usulan anggaran sebesar Rp122 juta yang diajukan panitia.

Ketua Panitia Pilwu PAW Desa Kaplongan, Amin Hidayat mengungkapkan bahwa dari angka ratusan juta yang diusulkan, dana yang dikucurkan dilakukan secara bertahap dan jauh dari harapan. Hingga saat ini, panitia mengaku baru mengelola dana total sekitar Rp33 juta.

“Yang jelas bahwa kami panitia baru menerima itu sekitar 28 juta dari awal sampai sekarang. Dan kemarin malam kami menerima tambahan 5 juta, berarti kurang lebih 33 juta,” ungkap Ketua Panitia kepada awak media.

Kesan tidak transparan semakin kuat ketika panitia tidak mampu menyebutkan berapa nilai pasti yang disetujui untuk kegiatan ini. Panitia mengaku hanya menerima dana seadanya sesuai kemampuan desa tanpa adanya ketetapan tertulis yang jelas mengenai total pagu anggaran. Kondisi ini berdampak pada kosongnya alokasi dana untuk sektor vital, seperti pengamanan.

“Tidak ada untuk pengamanan, tidak dianggarkan itu. Karena tidak ada, jadi sampai kita last minute di akhir meminta bantuan kepada tim akademisi, ya semuanya kita berikan ke sana, kemudian ATK. Ya itu tambahan, bahkan panitia juga dapatnya akhir-akhir,” jelasnya.

Bahkan, saat ditekan mengenai berapa nilai yang sebenarnya disetujui dari angka Rp122 juta tersebut, panitia tidak memberikan jawaban pasti dan hanya menyebutkan harapan pribadi.

“Harapan kami sih bisa 65 (juta) lah minimal, harapan saya. Karena bagaimanapun kami juga bekerja seperti apa ya, harapannya memberikan satu hak lah kepada panitia. Tetapi saya secara pribadi beserta panitia, apa pun keadaan desa kami maklumi, menerima lah apa pun itu yang penting kami berkhidmat membantu desa dalam rangka melahirkan pemimpin baru,” ujarnya.

Meskipun tata kelola keuangan terkesan belum tuntas, panitia tetap memaksakan tahapan pemilihan tetap berjalan. Panitia berdalih bahwa menunggu kepastian anggaran akan menghambat jalannya kepanitiaan.

“Kami sih tidak kaku lah yang penting kami jalan, karena kalau kami berpaku pada kepastian ya tidak jalan-jalan. Maka kami memutuskan berapa pun kemampuan desa tetap jalan kepanitiaan,” tegas Ketua Panitia.

Ketidakjelasan nilai anggaran yang ditetapkan ini berpotensi memicu pertanyaan publik mengenai akuntabilitas laporan pertanggungjawaban (LPJ) di kemudian hari, mengingat kegiatan inti telah selesai tanpa adanya kepastian plafon anggaran yang resmi.

Meski dibayangi krisis anggaran, proses demokrasi tetap berlangsung dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:
Calon Nomor Urut 3, Abdul Kodir: 32 suara
Calon Nomor Urut 2, Masnadi: 27 suara
Calon Nomor Urut 1, Mugeni: 26 suara

Pemilihan yang diikuti oleh 85 perwakilan masyarakat ini terpaksa ditempuh melalui jalan voting tertutup setelah mekanisme musyawarah mufakat yang ditawarkan panitia gagal membuahkan kesepakatan.

Kuwu terpilih kini memikul beban untuk melanjutkan pengabdian almarhum Kuwu Arifin di tengah keterbatasan fiskal desa yang menjadi catatan dalam proses pemilihan ini.

(Dulyaman).